Harmonisasi Regulasi Pidana yang Tidak Seragam
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana karena masih banyak aturan pidana di undang-undang sektoral yang tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum nasional. Rumusan sanksi yang berbeda-beda berpotensi menimbulkan konflik norma dan kebingungan saat penegakan hukum berlangsung. Penyelarasan cepat dianggap penting untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih terpadu, sehingga aparat memiliki acuan yang lebih jelas dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat.
Respons terhadap Ketimpangan Putusan yang Disorot Publik
Disparitas putusan yang ramai dibahas di ruang publik menjadi salah satu pemicu utama percepatan pembahasan. Banyak kasus memperlihatkan ketidaksesuaian vonis antara pelanggaran yang mirip, sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat. DPR melihat percepatan RUU ini sebagai bentuk respons untuk menjawab tuntutan publik terkait keadilan pidana. Dengan aturan yang diperbarui, DPR berharap disparitas dapat ditekan dan putusan yang lebih proporsional bisa tercapai.
Menyokong Pelaksanaan KUHP Baru
Pemberlakuan KUHP baru menuntut adanya regulasi pendukung yang mampu menjamin implementasinya berjalan tanpa hambatan. Tanpa penyesuaian terhadap aturan lain, beberapa pasal dalam KUHP baru berisiko sulit diterapkan. Karena itu DPR mempercepat pembahasan agar tidak muncul kekosongan hukum dalam masa transisi. Penyesuaian cepat diperlukan agar seluruh elemen hukum dapat bergerak serempak dalam menerapkan KUHP baru.
Menghadapi Tantangan Kejahatan Digital
Perkembangan teknologi menimbulkan pola kejahatan baru yang lebih kompleks, seperti peretasan, pencurian data, hingga penipuan siber. Aturan pidana lama belum mengakomodasi tantangan tersebut secara memadai. DPR memandang percepatan pembahasan RUU ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan digital. Dengan memperbarui aturan, negara dapat menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku kejahatan modern.
Pemenuhan Target Legislasi Tahunan
DPR setiap tahun memiliki daftar RUU prioritas yang harus dirampungkan pada masa sidang berjalan. RUU Penyesuaian Pidana menjadi salah satu prioritas tersebut, sehingga percepatan pembahasan dilakukan demi memenuhi target legislasi. Menyelesaikan RUU tepat waktu membantu menjaga ritme kerja dan menghindari penumpukan agenda di masa sidang berikutnya. Percepatan ini sekaligus menunjukkan komitmen DPR dalam menyelesaikan tugas legislasi secara efektif.
